Komisi XI DPR RI Setujui Anggaran Kemenkeu Tahun 2023 Sebesar Rp45 Triliun

JAKARTA - Rapat kerja dengan Kementerian Keuangan Komisi XI DPR RI menyepakati usulan pagu indikatif KemenKeu tahun 2023 sebesar Rp45, 12 triliun. Pagu indikatif tersebut nantinya digunakan untuk mereleasikan berbagai program Kementerian Keuangan pada tahun 2023.

"Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2023 sebesar Rp45, 12 triliun, " ujar Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan di Gedung DPR, Kamis (16/6/2022).

Baca juga: Sartono Hutomo: Pemerintah Harus Awasi Anggaran Subsidi yang Terus Membengkak

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengatakan, pagu indikatif yang sebesar Rp45, 12 triliun difokuskan kepada 5 program Kementerian Keuangan di tahun depan. Yakni, kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, serta dukungan manajemen.

Adapun untuk program kebijakan fiskal, pagu indikatif yang dialokasikan sebesar Rp103, 77 miliar. Sementara untuk program pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp2, 81 triliun. Sedangkan pada program pengelolaan belanja negara dialokasikan sebesar Rp21, 14 miliar.

Baca juga: Irwan Sampaikan Program APBN Masuk Wilayah Kutai Barat

Selain itu, alokasi anggaran sebesar Rp 301, 42 miliar untuk program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko. Dan terakhir program dukungan manajemen yang dialokasikan sebesar Rp41, 88 triliun.

"Kebijakan fiskal APBN agar memperkuat upaya dan kebijakan yang dapat mempercepat capaian pemerataan pembangunan, baik sasaran wilayah maupun sasaran kelompok masyarakat, " kata Kahar.

Baca juga: Mardani Ali Sera Usulkan Anggaran IKN dan Kereta Cepat Dialihkan untuk Satpol PP

Selain menyetujui pagu indikatif, Komisi XI DPR RI juga meminta program kerja pada Kementerian Keuangan disertai dengan target capaian key performance indicator (KPI) termasuk indikator kinerja pelayanan publik, serta pelaksanaan reformasi struktural khususnya penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan reformasi birokrasi dengan indikator yang terukur.

"Komisi XI DPR setuju, tidak ada bedanya sedikitpun dengan yang diusulkan, " tuturnya.

Baca juga: Terkait Gaji Pensiunan PNS Jadi Beban APBN, Andreas Eddy Minta Klarifikasi Menteri Keuangan Sri Mulyani

Lebih lanjut Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan terimakasih kepada Komisi XI DPR RI atas persetujuan yang telah diusulkan dan mendukung program-program dari Kementerian Keuangan pada tahun depan.

"Setuju pimpinan, sesuai yang kami sampaikan dan saya rasa dalam panja sudah dibahas secara sangat detail. Terimakasih atas persetujuan dan dukungan kepada Komisi XI DPR RI, " katanya. (tn/aha) 

Baca juga: Puteri Komarudin Imbau BTN Penuhi Kebutuhan Rumah Bagi Milenial