Hendri Kampai: Ojek Online Milik Negara, Bayar Aplikasi Pakai Pajak Penghasilan!

EKONOMI - Bayangkan kalau kita bisa jalan-jalan pakai ojek online tanpa mikir aplikasi ini “menggigit” penghasilan pengemudi dengan biaya sewa atau komisi yang tinggi. Kebayang, kan, betapa enaknya kalau yang punya aplikasi ini bukan perusahaan swasta besar, tapi pemerintah sendiri? Bayangkan juga betapa lega rasanya bagi para pengemudi, karena yang mereka bayar bukanlah “sewa aplikasi” yang menyedot kantong, tapi pajak penghasilan yang dihitung proporsional. Rasanya seperti mimpi, bukan?

Kenapa Harus Ojek Online Rasa Negara?
Nah, begini ceritanya. Sekarang ini, hampir semua yang ngojek online mesti kasih sebagian pendapatannya ke si pemilik aplikasi. Maklum, namanya juga cari untung. Tapi, kalau pemerintah ikut bikin platform ojek online, siapa yang untung? Ya, pengemudinya! Dengan model yang berbasis pajak penghasilan, mereka cuma bayar pajak sesuai keuntungan yang didapat. Jadi, lebih banyak sisa buat kebutuhan harian, nabung, atau bahkan modif motor biar makin kece!

Baca juga: Heri Gunawan Apresiasi Produk Kekayaan Intelektual Bisa Dijadikan Agunan

Bayarnya? Pakai Pajak, Bukan Potongan yang Bikin Nangis
Di sini, pemerintah bukan hanya sekadar “nebeng” untung dari kerja keras pengemudi. Dengan model bayar pajak, penghasilan mereka jadi bersih tanpa harus setor biaya aplikasi yang lumayan besar. Ini bukan sekadar soal uang—tapi soal keadilan. Pengemudi hanya bayar sesuai penghasilan, bukan jumlah transaksi. Lebih terasa ringan, bukan?

Persaingan Seru, Semua Senang!
Bukan berarti platform ojek online swasta nggak ada tempat lagi. Justru dengan hadirnya ojek online rasa negara, yang swasta bakal lebih kreatif dan mungkin menurunkan harga sewa aplikasinya biar tetap kompetitif. Intinya, masyarakat sebagai pengguna ojek online bakal jadi pemenang utama, karena punya pilihan lebih banyak dan lebih hemat.

Baca juga: Soroti Melambungnya Harga Pangan, Andi Akmal: Ini Persoalan Serius Melibatkan Multisektor

Ruang Kerja yang Terbuka Lebar
Siapa saja bisa jadi pengemudi ojek online tanpa ribet! Program pemerintah ini bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas dan inklusif. Bagi mereka yang baru mulai atau yang tinggal di pelosok, platform ini bisa menjadi solusi nyata. Ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi soal peluang bagi mereka yang butuh penghasilan tambahan atau penghasilan utama.

Ojek Online yang Memberikan Lebih dari Sekadar Perjalanan
Tidak cukup sampai di situ, platform ojek online milik negara bisa menghadirkan berbagai fasilitas perlindungan sosial. Bayangkan ada asuransi, dana pensiun, bahkan layanan kesehatan yang terintegrasi di aplikasi. Jadi, kita tidak hanya bicara tentang aplikasi transportasi, tetapi tentang kesejahteraan jangka panjang pengemudi. Aman di jalan, tenang di rumah!

Baca juga: Rachmat Gobel Dorong Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Perbatasan

Kerja Aman, Duit Aman, Negara Senang
Platform ojek online versi pemerintah bukan hanya menawarkan transportasi, tetapi juga solusi kerja dan kesejahteraan yang lebih baik. Dengan sistem berbasis pajak penghasilan, pengemudi bisa menikmati hasil kerja mereka dengan lebih adil. Ini juga jadi cara pemerintah mendorong ekonomi digital yang lebih merata, lebih ramah, dan tentunya, lebih menggembirakan bagi rakyat. Ojek online rasa negara? Mungkin inilah masa depan kerja yang lebih cerah!

Jakarta, 30 Oktober 2024
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi

Baca juga: Eriko Sotarduga Minta Calon Gubernur BI Tingkatkan Kualitas SDM Generasi Muda